Dinas Pendidikan Provinsi Riau Melibatkan Ombudsman Riau Sebagai Pemantau Pelaksanaan PPDB

Pertemuan yang digelar di aula Disdik Riau, Selasa (25/6/24) juga melibatkan Ombudsman Riau sebagai pemantau pelaksanaan PPDB. Sementara, Tim Saber Pungli sendiri beranggotakan kepolisian, Kejaksaan Tinggi Riau serta Inspektorat Riau

Baca Juga:

• Hari Pertama PPDB SMP di Pekanbaru Lancar, Jamal: Bagi yang Terkendala Pendaftaran Online Bisa Langsung Datang ke Sekolah Tujuan
• Hari Kedua Pelaksanaan PPDB Online Tingkat SMA dan SMK Negeri Riau, Minat Calon Peserta Didik Baru Untuk Masuk Ke Sekolah Negeri Masih Tinggi
• Guna Menjamin Transparansi PPDB, Bupati Kampar Hambali Tandatangani Fakta Integritas PPDB SD/SMP Tahun 2024

Ada pun hasil pertemuan meminta semua pihak berkepentingan memantau dan turut mengawasi pelaksanaan PPDB dari penyimpangan berkaitan pungutan uang yang tidak sesuai aturan.

"Ini langkah awal menuju PPDB yang bersih," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Roni Rakhmat.

Segala tindakan bentuk penyimpangan akan menghadapi konsekuensi. Tim Saber Pungli bertugas mengawasi pelaksanaan PPDB dari hal-hal yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, Plt Kadisdik juga meminta kepada masyarakat jika melihat ada persoalan berkaitan PPDB silahkan melaporkan ke pos pengaduan di Disdik Riau. Tim yang sudah ditempatkan di Pos Pengaduan akan membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi pelamar atau walinya.

Selama dua hari pelaksanaan PPDB, tim sudah menerima aduan dari pihak pelamar. Semuanya berkaitan dengan masalah tekhnis proses pendaftaran.

"Aduan terkait teknis seperti pasword yang lupa. Mengenai indikasi kecurangan biasanya pasca PPDB. Kalau memang ada pengajuan silahkan menyampaikan ke Posko Pengaduan," ungkap Roni.

Sementara, Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Provinsi Riau Kombes Pol Hermansyah yang juga Irwasda Polda Riau menyatakan pihaknya akan mengawasi pelaksanaan PPDB sesuai aturan yang berlaku. Jika ditemukan sesuatu penyimpangan maka akan ada tindakan tegas secara hukum. Seperti adanya praktek pungli.

Sementara jika ada permasalahan karena adanya administratif, maka menjadi kewenangan Inspektorat Riau yang akan mengambil tindakan.

"Apabila ada pungutan uang yang tidak sesuai aturan, itukan berarti tak benar. Kami akan turun, berdasarkan laporan.

Saber pungli inikan ada kepolisian, kejaksaan dan inspektorat. Kalau sifatnya administrasi kami akan serahkan ke Inspektorat. Kalau pungli tentu penegakan pidana," ujar Hermansyah.

Editor: Sigalingging

(Mediacenter Riau/mtr)