Diduga Pemerintah Kota Pekanbaru Melakukan Pembiaran Terhadap Bangunan Tanpa Izin

Informasi yang dirangkum, pembangunan rumah toko (Ruko) yang direncanakan berlantai tiga itu, teryata sudah lama dilakukan pihak oknum pengusaha properti itu, yakni sejak tahun 2023 lalu.

Baca Juga:

• Paripurna Laporan Pansus LKPj 2023, DPRD Sampaikan Kinerja OPD Pemerintah Kota Pekanbaru
• Rapat Paripurna Penyampaikan Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi Terhadap LKPJ Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023
• Pentingnya Infrastruktur Jalan, Pj Gubernur Riau SF Hariyanto Siap Bantu Pemerintah Kota Pekanbaru Lakukan Perbaikan

Informasi tersebut, dibenarkan salah satu warga setempat, yang tidak ingin disebutkan identitasnya kepada awak awak media belum lama ini di lokasi bangunan.

Dia juga menyebutkan, oknum pengusaha properti itu, sudah lama mengincar sejumlah pemilik tanah di sekitar bantaran anak sungai senepalan itu, untuk dibeli dan nantinya akan direlokasi untuk mendirikan bangunan ruko, guna kepentingan bisnis properti yang lebih menggiurkan lagi bagi oknum pengusaha tersebut.

Berdasarkan penelusuran awak media di lokasi, saat ini pihak pemilik bangunan, telah membangun jembatan sepanjang kurang lebih 50 meter di atas bantaran anak sungai tersebut, yang nantinya dijadikan sebagai jalan penghubung menuju bangunan ruko yang akan dibangun ini.

Tim awak media ini juga menyaksikan bahwa saat ini pemilik bangunan sudah mendirikan pondasi dan tiang kolom atau mall penyangga lantai dua ruko tersebut, meski diduga belum mendapatkan izin mendirikan bangunan dari Pemko Pekanbaru lewat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pekanbaru.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pekanbaru, Akmal Khairi, membenarkan bahwa saat ini pemilik bangunan tersebut belum mendapatkan izin atau perizinan terkait pembangunan tersebut.

"Belum ada izin nya," ungkap Akmal Khairi menjawab pertanyaan awak media pada Kamis, 2 Mei 2024 lewat gawai.

Ditanya, jika pemilik bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan, sanksi atau teguran seperti apa yang akan dilakukan Pemko terhadap pemilik bangunan tersebut?

Akmal Khari pun menyebutkan, bahwa pihaknya saat ini belum ada memberikan teguran atau sanksi kepemilik bangunan, dengan alasan bahwa penegakan perda tersebut berada pada kewenangan Satpol PP Pekanbaru selaku penegak perda.

"Kita belum ada berikan sanksi, karena sanksi tersebut merupakan kewenangan penegak perda, yaitu sat pol PP Pekanbaru," ucap Akmal.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Pekanbaru, Zulfahmi Adrian mengatakan bahwa pihaknya sudah pernah menegur dan memanggil pihak pemilik bangungunan tersebut, Akan tetapi hingga saat ini, pihak pemilik bangunan tersebut, belum juga datang untuk menyanggupi undangan pemanggilan tersebut hingga kini.

"Kami sudah sampaikan surat teguran dan memanggil pemilik bangunan tersebut, akan tetapi saat ini belum pernah hadir," kata Kasat PP Pekanbaru itu menjawab pertanyaan saat dihubungi wartawan lewat ponsel pada Kamis sore, 2 Mei 2024 sore.

Ditanya, jika pemilik bangunan tidak juga datang, langkah seperti apa yang akan dilakukan Satpol PP nantinya?

Zulfahmi Adirian pun menyebutkan, kalau pemilik bangunan juga tidak datang, pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan koordinasi terlebih dulu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pekanbaru dan Dinas PUPR Kota Pekanbaru, untuk melakukan penegakan perda.

"Kalau kami pada intinya masih bersifat menunggu dari instansi yang terkait, seperti Dinas DPMPTSP dan PUPR Kota Pekanbaru. Jika ada surat perintah untuk melakukan pembongkaran atau penegakan perda, kita akan segera melakukan penindakan, tapi saat ini belum ada," ungkap Zulfahmi Adrian.

Selain itu, Zulfahmi juga menyarankan kepada media ini, agar mempertanyakan soal perizinan tersebut ke Dinas terkiat seperti Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya Dinas PUPR Kota Pekanbaru.

Terkait hal itu, awak media ini mencoba menukil laman Kementerian PUPR RI. Dalam laman pu.go.id, terkait peraturan kementerian yang menjelaskan bahwa aturan jarak sempadan sungai terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 38/2011 tentang Sungai. Di dalamnya mengatur tentang jarak sempadan sungai.

Dalam peraturan itu, jarak sempadan sungai bertanggul diatur dalam pasal 11. Dimana garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, harus berjarak minimal tiga meter dari tepi luar tanggul.

Sedangkan di pasal 12 untuk sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, jarak garis sempadan sungai minimal lima meter.

Aturan sempadan pada sungai yang tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan diatur pada pasal 9. Jika kedalaman sungai kurang dari tiga meter, maka jarak sempadan sungai adalah minimal 10 meter.

Sedangkan dalam kedalaman sungai 3 hingga 20 meter maka sempadannya minimal 15 meter. Namun, jika kedalaman sungai lebih dari 20 meter jarak sempadan harus paling tidak 30 meter.

Pada pasal 10, jarak sempadan pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan dalam dua kategori. Sungai besar dengan daerah aliran sungai (DAS) lebih dari 500 kilometer persegi.

Sungai kecil, jika DAS kurang dari 500 kilometer persegi. Sedangkan aturannya, jarak sempadan pada sungai besar minimal 100 meter. Dan pada sungai kecil aturannya minimal 50 meter.

Team

Editor: Sigalingging