INPEST Kritisi Surat Panggilan Dirjen Inspektorat Untuk Plt Bupati Rohil, Ganda Mora: Panggilan Rahasia Kok Disebarluaskan

Gerbangnegerinews.com, Pekanbaru/Riau -Surat panggilan Plt Bupati Rokan Hilir dari Dirjen Inspektorat beredar luas usai viral oleh pengguna akun media sosial facebook warga Rokan Hilir. Atas viralnya surat panggilan tersebut sangat di sayangkan oleh Ketua Umum Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) Ir Ganda Mora SH MSi.

Baca Juga:

• Viral! Oknum Lurah di Rohil Ajak RT Dan RW Dukung Salah Satu Calon Bupati Lewat Pesan Group, Ganda Mora: Tak Tau Aturan
• Tudingan Bupati Rohil Tidak Berdasar, Ganda Mora: Tidak Ada Kepentingan Politik Terkait Laporan INPEST
• Aksi Damai Lembaga INPEST Desak KPK dan Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Participating Interest 488M

"Kita sesalkan terkait beredarnya surat pemanggilan dari Dirjen Inspektorat, semestinya surat yang menjadi dokumen/sifat rahasia tersebut tidak boleh di sebarluaskan," ucap Ganda Mora kepada awak media, Senin, 21 Oktober 2024.

Surat dikeluarkan Sekretaris Inpektur Jenderal Ahmad Husin Tambunan tertangal 18 Oktober 2024. Adapun surat tersebut, surat panggilan dari Dirjen Inspektorat yang berisi pemanggilan Plt Bupati Rokan Hilir terkait laporan warga atas penyalahgunaan wewenang oleh Plt Bupati Rokan Hilir.

Ganda Mora menilai, pemanggilan yang dilakukan Dirjen Inspektorat menimbulkan banyak pertanyaan, dimana saat Plt Bupati Rokan Hilir melantik 24 PJ Penghulu pada Jum'at 18 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 Wib, bersamaan dengan itu beredar surat pemanggilan dari Dirjen Inspektorat. Apakah Ini terkait penurunan foto Bupati atau pelantikan 24 Pj Penghulu?.

Disamping itu, Ganda menambahkan jika pemanggilan Dirjend Inspektorat terkait pelantikan dan penggantian Pj Penghulu, maka kami menuding antar Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan Dirjen Inspektorat tidak ada koordinasi dan komunikasi yang baik atau terjadi konflik internal.

Ganda Mora menjelaskan, pada peraturan terbaru pertanggal 4 (empat) Oktober 2024 bersifat segera yang di keluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa yang ditandatangani oleh Dirjen BPD ditujukan kepada Pj Gubernur Riau Nomor 100.3.3/5036/BPD, yaitu tentang tanggapan atas penunjukkan Penjabat Penghulu (Kepala Desa) dan netralitas Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hilir.

Lahirnya Peraturan tegas dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dirjen BPD tersebut karena surat Plt Bupati Rokan Hilir Nomor 410/DPMK/2024/304 pertanggal 26 September 2024 hal penunjukan Pj Penghulu (Kepala Desa) dari PPPK dan Nomor 410/DPMK/2024/309 tanggal 26 September 2024 hal tentang netralitas ASN dan sebagai Pj Penghulu dan Perangkat Desa.

Dimana dalam surat balasan ini dengan jelas menegaskan bahwa hal pokok yang disampaikan dalam surat adalah permohonan arahan dan pendapat hukum atas penerbitan surat keputusan Bupati tentang pengangkatan PPPK sebagai Pj Penghulu serta laporan Plt Bupati Rokan Hilir yang akan melakukan upaya pembinaan dan tindakan sangsi bagi Pj Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan yang melakukan pelanggaran Pilkada.

Selanjutnya, dalam surat dengan nomor Nomor 100.3.3/5036/BPD yang bersifat segera ini dijabarkan, bahwa landasan hukum undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa .

Dalam pasal 29 huruf b menyatakan bahwa "Kepala Desa dilarang membuat keputusan sendiri yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu". Selanjutnya pasal 29 huruf g menyatakan bahwa "Kepala Desa dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau Pilkada". Lalu pada angka 3 (tiga) seterusnya hingga ke poin 7 dan seterusnya.

Puncaknya ditegaskan pada angka 8 pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 dikenakan sangsi administratif berupa teguran lisan dan atau tertulis".

Tidak hanya sampai disitu, selanjutnya pada ayat 2 menyatakan "Dalam hal sangsi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian".

Setelah itu angka 9 (sembilan) pasal 114 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kota khususnya pembinaan manajemen Pemerintahan Desa dan sama dengan poin ke 10.

Dalam analisa kami dari Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST), bahwa surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa dengan tegas melarang perangkat desa terlibat dalam kampanye, dan bila dilakukan dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatannya, sehingga mutasi terhadap penghulu yang melanggar UU harus di jatuhkan sanksi sesuai dengan arahan UU, sehingga yang dilakukan oleh Pj Bupati Rokan Hilir sudah benar dan tidak melanggar UU.

"Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh Pj Bupati Rokan Hilir sudah benar dan tidak melanggar UU," sebut Ganda Mora.

Sigalingging